,

    Prabowo Subianto
    CB Magazine -- Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan MENOLAK semua gugatan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terkait hasil Pilpres 2014, Kamis (21/8/2014) malam. Bagaimana tanggapan Prabowo soal penolakan itu?

    Prabowo menanggapi putusan MK itu lewat akun resminya di Facebook. Ia menyapa para pendukungnya dan meminta agar putusan MK dihormati.

    Berikut ini Pesan yang Disampaikan Mantan Danjen Kopassus soal Keputusan MK yang menolak gugatannya: 

    Selamat malam sahabat. Malam ini saya ingin kembali menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya kepada seluruh sahabat yang telah bergabung di halaman Facebook ini, atas atas kepercayaan, dukungan dan doa' yang selama ini telah saudara berikan kepada saya dan mitra saya saudara Muhammad Hatta Rajasa.

    Baru saja saya ke RSPAD Gatot Subroto untuk menjenguk sahabat-sahabat yang siang tadi terluka saat mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi. Saya merasakan langsung begitu besar harapan yang mereka sampaikan kepada saya, saudara Hatta Rajasa dan Koalisi Merah Putih.

    Walau tidak mencerminkan keadilan substantif, keputusan Mahkamah Konstitusi harus kita hormati. Malam ini saya ingin menyampaikan kepada sahabat sekalian, kepercayaan yang telah sahabat berikan kepada kami tidak akan pernah kami sia-siakan.

    Di parlemen dan di setiap kesempatan yang ada saya bersama saudara Hatta Rajasa dan seluruh mitra Koalisi Merah Putih berkomitmen untuk terus berjuang untuk mewujudkan Indonesia yang kita cita-citakan.

    Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang bangkit. Indonesia yang berdiri di atas kaki kita sendiri, bukan menjadi pesuruh bangsa asing. Kami akan selalu ingat dan melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa untuk Indonesia Merdeka.

    Untuk perjuangan ini kami kembali mohon doa' dan restu dari sahabat sekalian. Sekali lagi, terima kasih.

    Salam Indonesia Raya! Sahabatmu, Prabowo Subianto.

    , ,

    Hasil Keputusan Sidang MK

    Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta terkait Pilpres 2014. Upaya lain Kubu Prabowo: membawa perkara ke PTUN dan judicial review ke MA.

    CB Magazine -- Hasil Keputusan atau Putusan Sidang MK (Mahkamah Konstitusi) hari ini, Kamis 21 Agustus 2014, soal gugatan Prabowo ke KPU atau Sengketa Hasil Pilpres 2014, jadi Trending Search di Google Indonesia. Banyak orang menunggu dan ingin segera tahu hasil sidang MK, lalu "mantengin" Google untuk segera membaca informasinya.

    Populernya  kata kunci Hasil Keputusan Sidang MK merupakan bukti banyak sekali yang peduli soal Sengketa Pilpres 2014 ini karena memang menentukan hasil pemilu dan pemerintahan baru.

    User yang tidak tahu cara mencari informasi di Google, mungkin akan mengetikkan kata "Hasil Keputusan Sidang MK" dan yang muncul di urutan teratas adalah situs resmi MK.

    Cara Memantau Hasil Keputusan Sidang MK

    Yang benar, setelah mengetikkan kata "Hasil Keputusan Sidang MK", lalu KLIK menu "News" (Berita), maka akan muncul berita-berita terbaru soal Hasil Keputusan Sidang MK itu di Google yang ngelink ke berbagai media (portal berita), seperti Kompas Cyber Media, JPNN.com, dan sebagainya.

    Bagaimana Hasil Keputusan Sidang MK selengkapnya? Pantau saja langsung di TV, Live Streaming, atau di salah satu portal berita, lalu klik "Refresh" setiap 1-2 menit.

    Selamat memantau Hasil Keputusan Sidang MK !!!

    ,

    Gugatan Prabowo ke MK
    Gugatan Prabowo ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilpres 2014 didukung 200 advokat dan 500 saksi.

    Juru bicara tim advokasi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Habiburokhman, mengatakan, timnya menyiapkan 200 kuasa hukum untuk menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia meminta MK mengusut kecurangan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan menganulir lembaran C1 yang tidak sah.

    "Kita mempersoalkan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di 33 provinsi di Indonesia dengan jumlah suara sekitar 21 juta suara," ujar Habiburokhman di Gedung MK, Jakarta, saat mengajukan gugatan, Jumat (25/7/2014).

    Habiburokhman mengatakan, akan membawa akta gugatan beserta alat-alat bukti berupa 52.000 lembar formulir C1 yang valid dan rekaman video yang diambil oleh para relawan mereka. Seluruh alat bukti tersebut, kata Habiburokhman, akan dibawa dengan menggunakan 15 mobil keamanan.

    "Dokumen diberangkatkan dari DPP PKS dan akan dikawal relawan bersama pimpinan parpol koalisi," kata Habiburokhman.

    Dalam persidangan nanti, tim Prabowo-Hatta akan mempersiapkan 500 saksi dari tujuh provinsi yang penghitungan suaranya bermasalah. Ketujuh provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Papua.

    "Mereka sebisa mungkin akan hadir di sini. Kami minta agar majelis tidak memperlakukan hal ini terlalu standar. Saksi ini penting sekali," ujarnya.

    Pihak KPU sudah menyiapkan sejumlah nama yang akan ditunjuk menjadi pengacara, salah satunya yang diprioritaskan Adnan Buyung Nasution.

    Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengatakan penunjukkan kuasa hukum beriringan dengan kepastian adanya gugatan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. (kompas/viva news/antara).*

    ,

    Susunan Menteri Kabinet Jokowi-JK
    Susunan Menteri Kabinet Pemerintahan Jokowi-JK ini sebenarnya sudah beredar di dunia maya sejak Juni 2014, sebelum pelaksanaan Pilpres 2014. Isu kabinet bayangan ini kembali merebak setelah Joko Widodo ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2014.

    Media-media online seperti Republika Online, Okezone, dan lainnya kembali menghangatkan pemberitaan soal susunan kabinet presiden terpilih ini.

    Jokowi mengatakan, kabinet di pemerintahannya nanti akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional, bukan kader partai.

    Meski demikian, Jokowi mengaku tidak ada patokan khusus berapa persen kursi yang harus diisi oleh kalangan profesional dan berapa persen yang diisi orang partai. "Belum sampai berapa-berapa persen, tapi lebih banyak profesional," ujar pria yang masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta tersebut, hari ini.

    Menurut Jokowi, saat ini ia dan timnya baru memetakan masalah-masalah dalam pemerintahan. Jika sudah terpetakan, barulah akan dipilih siapa sosok yang tepat untuk mengisi jabatan tertentu. "Artinya kita berkonsentrasi pada perencanaan. Masih ada waktu dua setengah bulan lagi," kata mantan wali kota Solo tersebut.

    Jokowi menambahkan, penyusunan kabinet itu sudah mulai dilakukan oleh tim di kantor transisi. Draft final susunan menteri tersebut baru akan diserahkan pada Jokowi untuk disetujui.

    Sebelum resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2014, di dunia maya sempat ramai dengan kabinet bayangan Jokowi-JK. Berikut adalah susunan kabinet tersebut:

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Jend TNI (Purn) A.M Hendropriyono
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Faisal Basri
    Menteri Sekretaris Negara: Tjahjo Kumolo
    Sekertaris Kabinet: Maruarar Sirait
    Menteri Dalam Negeri: Jend TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu
    Menteri Luar Negeri: Alwi Shihab
    Menteri Perhubungan: Letjend (Purn) Sutiyoso
    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Anies Baswedan

    Menteri Pertahanan: Andi Widjajanto
    Menteri BUMN : Dahlan Iskan
    Menteri Perindustrian: Muhaimin Iskandar
    Menteri Sosial: Teten Masduki
    Menteri Hukum dan HAM: Todung Mulya Lubis
    Menteri Perdagangan: Rusdi Kirana

    Menteri Agama: Musdah Mulia
    Menteri Komunikasi dan Informasi: Surya Paloh

    Menteri Pertanian: M Prakosa
    Menteri Pariwisata: AAGN Puspayoga
    Menteri Kehutanan: Marwan Jafar
    Menteri Lingkungan Hidup: Alexander Sonny Keraf

    Menteri Keuangan: Sri Adiningsih
    Menteri ESDM: Kurtubi
    Menteri PPA: Khofifah Indar Parawansa
    Menteri Kesehatan: Ribka Tjiptaning Proletariyati
    Menteri Kelautan dan Perikanan: Ferry Mursyidan Baldan

    Menteri PAN: Jend TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan
    Menteri PDT: Rieke Diah Pitaloka
    Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: M Jumhur Hidayat
    Menteri Perumahan Rakyat: Akbar Faisal

    Menteri Koperasi dan UKM: Budiman Sudjatmiko
    Menteri Pekerjaan Umum : Tri Rismaharani
    Menteri Pemuda dan Olahraga: Utut Adianto
    Meneg PPN/Kepala Bapenas: Imam Sugema

    Menristek/Kepala BPPT: Helmy Faishal Zaini
    Jaksa Agung: Abraham Samad
    Kepala BIN: Jend TNI (Purn) Facrul Rozy

    Panglima TNI: Jenderal Budiman
    Kepala BKPM : Lin Che Wei

    Apakah Susunan Menteri Kabinet Jokowi-JK ini tidak akan jauh berbeda dengan kabinet yang benar-benar disusun nanti? Kita lihat saja.

    Jokowi Beli Indosat
    Jokowi Presiden, Prabowo Mundur, Selamat Datang Kembali, Indosat! Jokowi-JK keluar sebagai pemenang Pemilu Presiden 2014 dengan 53% suara, unggul atas Prabowo-Hatta yang meraih 47% suara. Bahkan, Prabowo menyatakan "mundur" atau menarik diri dari proses Pilpres 2014 sebelum KPU secara resmi menetapkan Jokowi sebagai pemenang dan Prabowo kalah.

    Lalu, apa hubungannya dengan Indosat? Tak lain, adalah janji Jokowi yang akan membeli kembali Indosat jika ia menjadi presiden. Seluruh rakyat Indonesia, menyaksikannya dalam debat capres yang disiarkan langsung TV sebelum Pilpres berlangsung.

    Jokowi juga mengatakan, tidak sulit membeli kembali PT Indosat yang kini milik investor asing. Sepanjang negara ada dananya dan tidak membuat tekor anggaran negara.

    "Ada kausul buy back, tentu saja kalau harganya wajar. Membeli Indosat bukan sesuatu yang sulit. Artinya kalau ada uang bisa beli sekarang. Lihat lagi anggarannya, Defisit tidak," ujar Jokowi seperti dikutip metrotvnews.com.

    Membeli kembali PT Indosat bisa dilakukan bila ekonomi nasional tumbuh di atas 7%. Perusahaan telekomunikasi ini mempunyai infrastruktur strategis, seperti satelit, jaringan SLI dan layanan internet.

    Jokowi mengatakan, PT Indosat dijual oleh pemerintahan Megawati buat menutupi defisit anggaran negara akibat krisis ekonomi 1998. Konteks tersebut yang harus dipahami masyarakat luas.

    "Dalam posisi krisis kita harus punya pikiran mana yang baik untuk negara, karena negara butuh uang untuk menjalankan roda pemerintah," ujar Jokowi. "Penjualan itu bukan kepentingan pribadi, tetapi sudah mendapat persetujuan dari MPR dan DPR," tegasnya.

    Isu penjualan PT Indosat ditanya Prabowo dalam debat capres, Minggu (23/6/2014). Banyak yang kecam penjualan tersebut karena harganya yang terlalu murah.*

    Hasil Resmi Pilpres 2014: Jokowi-JK Menang 53,15%
    PEMILU Presiden 2014 sudah berakhir. Hasil Resmi Pilpres 2014 yang diumumkan KPU: Jokowi-JK Menang 53,15%.

    Seperti diberitakan semua media nasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merampungkan rekapitulasi nasional suara Pilpres 2014 di 33 Provinsi dan luar negeri.

    Pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akhirnya unggul dari lawannya, pasangan nomor urut 1 Prabowo-Subianto Hatta Rajasa.

    Total perolehan suara Pilpres 2014:
    1. Jokowi-JK 70.997.883 atau 53,15%. 
    2. Prabowo-Hatta 62.576.444 atau 46,85%. 

    Selisih perolehan keduanya sebesar 8.421.389 suara atau 6,3%.

    Kini beban berat di pundak Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang harus memenuhi janji-janjinya selama kampanye, seperti membeli kembali Indosat dari Singapura dan banyak lagi janji lain. 

    Jangan lupa, ada 62 juta rakyat Indonesia yang tidak memilih Jokowi-JK. Mereka kemungkinan akan menjadi oposisi yang mengeritisi dan mengawal kebijakan pemerintahan baru nanti.

    Para pendung Jokowi-JK juga harus segera menghentikan eforia dan kegembiraannya. Kini tugas menanti Jokowi-JK. Jika keadaan tidak lebih baik, apa yang akan terjadi? Jangan sampai, Jokowi-JK gagal dan pendukung "ngumpet" tidak mau ikut tanggung jawab.

    Rekapitulasi Real Count KPU Pilpres 2014
    HASIL REAL COUNT PILPRES 2014. Jokowi-JK unggul 3.385.676 suara di 32 provinsi

    Berikut ini hasil rekapitulasi suara Pilpres 2014 yang telah diunggah di situs KPU.  Hasil rekapitulasi provinsi oleh KPU di 28 provinsi di Indonesia: 
    1. Jokowi-JK: 51,34% atau 64,930,313 suara
    2. Prabowo-Hatta61,544,637 atau 48,66%. 
    Jokowi-JK unggul 3.385.676 suara di 32 provinsi

    Masih terisa 1 provinsi yaitu Papua Barat, yang suaranya belum masuk. Total pemilih di Papua Barat berdasarkan data KPU sebanyak 709.101.

    Oleh sebab itu, pasangan Prabowo-Hatta tidak mungkin mengejar suara Jokowi-JK.

    Rekapitulasi Suara di 32 Provinsi


    NoProvinsiPrabowo-HattaJokowi-JK
      SuaraSuara
    1Sulawesi Barat165,494456,021
    2Sumsel2,132,1632,027,049
    3Riau1,349,3381,342,817
    4Papua769,1322,026,735
    5NTT769,3911,488,076
    6Jambi871,316897,787
    7Banten3,192,6712,398,631
    8Sumut2,831,5143,494,835 
    9Sulawesi Tenggara511,134622,217
    10Jawa Tengah6,485,72012,959,540
    11Aceh1,089,290913,309
    12Babel200,706412,359
    13DIY977,3421,234,249 
    14NTB1,844,178701,238
    15Kalsel941,809939,748
    16Kalbar1,032,3541,573,046
    17Bali614,2411,535,110
    18Jawa Barat14,167,3819,530,315
    19DKI Jakarta2,528,0642,859,894
    20Jawa Timur1027708811669313
    21Kep. Riau322,956469,447
    22Lampung1,498,3471,707,521
    23Bengkulu433,173523,669
    24Sumbar1,797,505539,308
    25Kalteng468,277696,199
    26Gorontalo378,735221,497
    27Sulawesi Selatan1,214,8573,037,026
    28Sulawesi Utara620,095724,553
    29Sulawesi Tengah631,859768091
    30Papua Barat00
    31Maluku433,981443,040
    32Maluku Utara306,792256,601
    33Kaltim687,7341,190,156
     TOTAL61,544,63764,930,313
      48,66%51,34%
    Sumber: KPU, direkapitulasi, bisnis.com

↑
Top